《TodayAsiaNews Jakarta》– Kantor Staf Presiden (KSP) meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul serangkaian insiden keracunan makanan yang dialami siswa di beberapa daerah.
Kepala KSP, Muhammad Qodari, pada Sabtu (20 September) menegaskan pentingnya penguatan mekanisme dan kelembagaan program untuk memastikan tujuan tercapai tanpa mengorbankan kesehatan siswa.
“Ada banyak hal yang harus diperbaiki, baik dari segi mekanisme maupun institusi. Ini adalah alarm peringatan, dan kita harus segera melakukan perbaikan. Yang paling kita khawatirkan adalah kejadian di daerah terpencil, di mana penanganannya tidak sebaik di kota,” ujar Qodari.
Kasus terbaru terjadi pada 18 September di Garut, Jawa Barat, dengan 569 siswa terdampak.
Qodari menekankan bahwa program MBG harus menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kecelakaan, dan kegagalan dalam memenuhi standar kebersihan, sekecil apa pun, tidak bisa diterima.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap risiko lebih tinggi di daerah terpencil yang minim fasilitas kesehatan.
“Di kota, siswa bisa cepat pulih karena fasilitas memadai. Namun di daerah terpencil, ini bisa jadi bencana,” tambahnya.
Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, telah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan memastikan bahwa pemerintah telah melakukan upaya pemulihan serta evaluasi menyeluruh.
“Peristiwa ini akan menjadi titik evaluasi. Tindakan mitigasi dan koreksi sedang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” katanya.
Badan Gizi Nasional (BGN), selaku pengawas program, kini telah memperketat standar dapur MBG dengan target nol insiden di seluruh Indonesia.

